ebuah agenda jangka panjang yang menargetkan peningkatan kapasitas energi surya nasional hingga empat kali lipat dalam 14 tahun ke depan. Peluncuran ini diumumkan dalam acara bertajuk Indonesia Green Transition Summit 2026 yang dihadiri para pemimpin industri, akademisi, serta perwakilan negara sahabat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut program ini sebagai “tonggak sejarah baru” dalam upaya transisi energi Indonesia. Ia menekankan bahwa program tersebut bertujuan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batu bara, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.000 gigawatt. Melalui Nusantara Solar 2040, kami ingin memastikan potensi itu tidak lagi hanya menjadi angka, tetapi menjadi sumber energi nyata bagi rakyat,” ujarnya dalam pidato pembukaan.
Program ini mencakup pembangunan tujuh kawasan energi surya berskala besar yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proyek akan menggandeng pemerintah daerah dan pelaku industri nasional untuk memastikan transfer teknologi dan pemerataan manfaat ekonomi.
Kawasan pertama yang akan dibangun berada di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan kapasitas awal 1,2 gigawatt. Pembangunan tahap satu dijadwalkan dimulai pada April 2027.
Ekonom dari Institut Pembangunan Nasional menilai program ini dapat membuka lebih dari 150.000 lapangan kerja baru selama lima tahun pertama. Selain itu, peningkatan kapasitas energi surya diyakini dapat menurunkan biaya produksi industri hingga 12 persen pada 2030 jika implementasi berjalan sesuai rencana.
Dari sisi sosial, program ini disebut berpotensi memberikan akses listrik stabil kepada wilayah terpencil yang selama ini masih mengandalkan generator diesel atau listrik terbatas.
Dalam acara yang sama, sejumlah negara—termasuk Jepang, Jerman, dan Uni Emirat Arab—menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama melalui pendanaan, transfer teknologi panel surya generasi terbaru, serta pelatihan tenaga ahli.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa Indonesia terbuka pada kolaborasi internasional, selama kerja sama tersebut mendukung prinsip keberlanjutan, kemandirian, dan efisiensi biaya.
Meski menuai respons positif, para pemerhati energi mengingatkan bahwa langkah besar ini memerlukan infrastruktur pendukung yang memadai, terutama jaringan transmisi yang masih terbatas di wilayah timur Indonesia.
Beberapa analis juga menyoroti kebutuhan pendanaan yang diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun hingga 2040. Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan skema investasi campuran dari APBN, BUMN, swasta, hingga pendanaan internasional.
Peluncuran Nusantara Solar 2040 menjadi sinyal bahwa Indonesia siap mempercepat transformasi energi bersih dan memperkuat komitmen terhadap target emisi karbon. Pemerintah menyebut bahwa 2027 akan menjadi “tahun percepatan eksekusi”, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan industri lokal panel surya.
